Hari Otda Di Tebing Tinggi Diperingati Sederhana

Posting : Rabu, 15 Maret 2017 - 00:00:13 WIB

TEBING TINGGI -  Peringatan Hari Otonomi Daerah (OTDA) ke XX di Tebingtinggi diperingati dengan sederhana melalui upacara Aparatur Sipil Negara (ASN) di halaman Kantor Walikota Jalan Sutomo, Senin (25/4) dengan pembina upacara Sekertaris Daerah H Johan Samose Harahap dandihadiri mewakili unsur Muspida Tebingtinggi.

Dalam upacara tersebut, Sekdako membacakan amanat tertulis Menteri Dalam Negeri RI Cahyo Kumolo, yang antara lainmenyampaikan, otonomi daerah telah menjadi komitmen dan konsensus para pendiri Bangsa Indonesia yang diamanatkan UUD 1945, bertujuan meningkatkan kualitas publik, pemberdayaan masyarakat, peningkatan daya saing daerah dan pengembangan demokrasi lokal.

Seiring diberlakukannya kebijakan masyarakat MEA, seluruh Pemda harus menata semua elemen otonomi daerah, agar Indonesia tidak menjadi penonton dalam era persaingan bebas tersebut. “Dalam era MEA diberlakukan 5 arus bebas dalam aktivitas ekonomi antar negara Asean yaitu, arus bebas barang, arus bebas jasa, arus bebas tenaga kerja, arus bebas modal dan arus bebas investasi”, sebutnya.

Berdasarkan laporan World Economic Forum (WEF) dalam global Competitiveness 2015-2016 dari hasil survey peringat daya saing 144 negara, Indonesia pada peringkat ke 37, masih dibawah negara asean lainya seperti Singapura ke 2, Malaysia ke 18 dan Thailand ke 31. Sedangkan hasil survey doing bussiness oleh Internasional Finance Coorporation (IFC) World Bank 2015 menyatakan, untuk penyelesaian perizinan usaha di Indonesia membutuhkan waktu 52,5 hari.

Penyelesaian perizinan usaha di Vietnam 34 hari, Thailand 27,5 hari, Timor Leste 10 hari, Malaysia 5,5 hari, informasi ini memberi gambaran dalam penyelesaian ijin usaha Indonesia masih jauh dibawah negara lainnya dikawasan Asean. Oleh karena dalam rangka mempercepat pencapaian tujuan nawa cita, mewujudkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan negara dibidang ekonmi dan mendorong pertumbuhan iklim inverstasi di Indonesia.

Disebutkan bahwa Presiden RI telah memberikan arahan kepada seluruh menteri, kepala lembaga pemerintahan, Non Pemerintahan (LPNK), Bupati/Walikota untuk segera melaksanakan Simplikasi regulasi menjadi kewenangan masing-masing dengan kurun waktu regulasi yang diterbitkan 2006-2015. Berkaitan dengan hal tersebut, Presiden RI telah menyatakan terdapat 42.633 Peraturan Perundang-undangan yang tumpang tindah dan 3000 Perda yang harus dibatalkan tahun 2016.

“Kepada para Gubernur, Bupati dan Walikota bersama DPRD untuk segera menindak lanjuti pembatalan Perda di daerah masing-masing, khusunya Perda yang menghambat investasi dan perizinan, serta yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”, imbuhnya.

(Source : http://www.tebingnews.com/politik-pemerintahan/1668.html)

Pengumuman

Cek Status Permohonan Anda Melalui Website SIMPATEN Kota Tebing Tinggi. Dengan Cara Memasukkan Kode Pendaftaran Anda Dibawah Ini.

Status Permohonan

Daftar Permohonan

Kecamatan Bajenis (27 Oktober 2020)
USMAN HAMZAH - Surat Izin Usaha Mikro Dan Kecil

Kecamatan Tebing Tinggi Kota (24 September 2020)
Riwanto Gunawan - Surat Izin Usaha Mikro Dan Kecil

Kecamatan Tebing Tinggi Kota (09 Juli 2020)
Fery Tandiono - Surat Izin Usaha Mikro Dan Kecil

Kecamatan Rambutan (14 April 2020)
BARIFAN ANSOR - Surat Izin Usaha Mikro Dan Kecil

Kecamatan Padang Hulu (05 September 2019)
Abdi Satria - Surat Keterangan

Kecamatan Bajenis (22 Agustus 2019)
wahdan - Surat Izin Usaha Mikro Dan Kecil

Kecamatan Rambutan (11 Januari 2019)
Denny rumanda purba - Surat Izin Usaha Mikro Dan Kecil

Kecamatan Padang Hilir (15 Desember 2018)
Syahdama Yanto - Surat Izin Usaha Mikro Dan Kecil

Kecamatan Bajenis (08 Desember 2018)
agus - Surat Keterangan

Kecamatan Rambutan (08 Desember 2018)
ari - Surat Pengantar Pindah

Kecamatan Padang Hilir (16 November 2018)
Syahdama Yanto - Surat Keterangan

Kecamatan Padang Hilir (14 November 2018)
Anita - Surat Dispensasi Nikah

Kecamatan Padang Hilir (29 September 2018)
SYAHRUL M - Surat Pengantar Pindah

Kecamatan Padang Hilir (26 September 2018)
nashki bibah - Surat Izin Usaha Mikro Dan Kecil

Link Terkait