Sekdakot Tebingtinggi : Kewenangan Pemerintah Daerah akan Dilaksanakan

Posting : Rabu, 15 Maret 2017 - 00:00:16 WIB

TEBING TINGGI - Pemko Tebingtinggi saat ini telah membentuk perangkat daerah baru sesuai dengan Peraturan Daerah (PP) Nomor 18 Tahun 2016.

Caranya dengan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Tebingtinggi Nomor  3 Tahun 2016 tentang peraturan pembentukan perangkat daerah Kota Tebingtinggi dan peraturan Walik Kta Tebingtinggi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Susunan Perangkat Daerah Kota Tebingtinggi.

“Dengan telah  terbentuknya perangkat daerah yang baru tersebut, banyak program kerja yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang akan kita laksanakan. Untuk itu diharapkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar merencanakan program kerja sesuai tugas dan fungsinya,

Hal itu diingatkan Sekdako Tebingtinggi Johan Samose Harahap saat memimpin apel bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) di halaman Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Jalan Gunung Lauser Kota Tebingtinggi, Senin (6/3/2017).

Sebagai aparatur yang hidup dan bekerja di sebuah negara hukum, lanjut Johan,  tentunya menyadari benar bahwa sebaik apapun usaha yang dilakukan untuk kemajuan bersama, harus tetap didukung dengan kerangka dan dasar hukum yang baik. Sehingga pelaksanaan program kerja nantinya dapat berjalan lancar tanpa menghadapi hambatan hukum atau permasalahan hukum.

Menurut Johan, akhir-akhir ini segenap ASN menjadi sorotan masyarakat. Berbagai macam predikat menyudutkan mewarnai wajah birokrasi Indonesia baik di pusat dan di daerah, diantaranya terkait adanya pungutan liar (pungli). 

“Artinya, pungli telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”, cetus Johan.

Menyikapi tentang keberadaan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) adalah sebagai jawaban untuk mencegah berkembangnya pungli di berbagai sektor organisasi perangkat daerah dan institusi yang melaksanakan fungsi pelayanan publik.

“Sebagai ASN, kita harus menghindari dan menjauhkan diri dari prilaku tersebut. Karena sebagai abdi masyarakat dan abdi negara kita mempunyai tanggung jawab hukum, moral dan etik yang harus kita pertanggung jawabkan,” imbuh Johan.

(Source : http://www.hetanews.com/article/84333/sekdakot-tebingtinggi-kewenangan-pemerintah-daerah-akan-dilaksanakan)

Pengumuman

Cek Status Permohonan Anda Melalui Website SIMPATEN Kota Tebing Tinggi. Dengan Cara Memasukkan Kode Pendaftaran Anda Dibawah Ini.

Status Permohonan

Daftar Permohonan

Kecamatan Bajenis (27 Oktober 2020)
USMAN HAMZAH - Surat Izin Usaha Mikro Dan Kecil

Kecamatan Tebing Tinggi Kota (24 September 2020)
Riwanto Gunawan - Surat Izin Usaha Mikro Dan Kecil

Kecamatan Tebing Tinggi Kota (09 Juli 2020)
Fery Tandiono - Surat Izin Usaha Mikro Dan Kecil

Kecamatan Rambutan (14 April 2020)
BARIFAN ANSOR - Surat Izin Usaha Mikro Dan Kecil

Kecamatan Padang Hulu (05 September 2019)
Abdi Satria - Surat Keterangan

Kecamatan Bajenis (22 Agustus 2019)
wahdan - Surat Izin Usaha Mikro Dan Kecil

Kecamatan Rambutan (11 Januari 2019)
Denny rumanda purba - Surat Izin Usaha Mikro Dan Kecil

Kecamatan Padang Hilir (15 Desember 2018)
Syahdama Yanto - Surat Izin Usaha Mikro Dan Kecil

Kecamatan Bajenis (08 Desember 2018)
agus - Surat Keterangan

Kecamatan Rambutan (08 Desember 2018)
ari - Surat Pengantar Pindah

Kecamatan Padang Hilir (16 November 2018)
Syahdama Yanto - Surat Keterangan

Kecamatan Padang Hilir (14 November 2018)
Anita - Surat Dispensasi Nikah

Kecamatan Padang Hilir (29 September 2018)
SYAHRUL M - Surat Pengantar Pindah

Kecamatan Padang Hilir (26 September 2018)
nashki bibah - Surat Izin Usaha Mikro Dan Kecil

Link Terkait